sultan toto bandar togel,rts slot,sultan toto bandar togelJakarta, CNN Indonesia--
Laju ekonomi Indonesia melambat jelang akhir era Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berambisi meraih pertumbuhan ekonomi8 persen.
Perlambatan laju perekonomian Indonesia terlihat dari banyak sisi. Salah satunya, deflasi tiga bulan berturut-turut sejak Mei 2024 hingga Juli 2024 yang menjadi sinyal lemahnya daya beli masyarakat.
Belum lagi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tak berujung. Sampai pertengahan tahun ini, sudah 32.064 orang yang kebingungan harus makan apa usai kehilangan mata pencaharian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketidakberpihakan pemerintah dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materiil UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Batas usia kerja mempersempit gerak rakyat kecil dan diskriminatif.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda yakin betul target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen hingga akhir 2024 akan meleset. Terlebih, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi kuartal II 2024 hanya tumbuh 5,05 persen secara tahunan (yoy), lebih rendah dari kuartal II 2023 yang mencapai 5,17 persen.
"Masalah daya beli masih menjadi pekerjaan rumah (PR) utama pemerintah untuk mem-boosting pertumbuhan ekonomi kita. Berbagai indikator menunjukkan berbagai permasalahan terkait dengan daya beli masyarakat," ucap Huda kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/8).
Bukan cuma deflasi, simpanan kelas menengah juga anjlok. Huda menegaskan ini sinyal pelemahan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah, mereka yang diapit si kaya dan miskin.
Lihat Juga :Kredit Perbankan Tumbuh 12,36 Persen Jadi Rp7.478 T per Juni 2024 |
Perlambatan laju ekonomi Indonesia menjalar kepada purchasing manager index (PMI) yang juga melemah dan lesunya industri manufaktur. PHK menjadi salah satu muara bobroknya pemerintahan Jokowi.
"Faktor deflasi banyak dari sisi demand.Masyarakat sudah menunjukkan penurunan daya beli sejak awal tahun. Pembelian mobil baru semakin menurun, konsumsi rumah tangga kelas menengah juga sudah mulai didominasi sektor pangan," jelasnya.
Minim daya beli membuat produksi menurun, perlambatan pun terjadi, PHK dan pengangguran kemudian membludak. Kelas menengah jelas bonyok dihantam sana-sini.
Bom waktu yang diwariskan Jokowi membuat Prabowo sulit bergerak. Huda menekankan khayalan sang presiden terpilih bisa mengerek pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadi mustahil.
Lihat Juga :BPS Ungkap Bukti Industri Tekstil Sedang Sakit |
"PR besar menanti Prabowo yang ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, yang bisa saya bilang mustahil untuk diwujudkan, dengan kondisi kebijakan seperti ini," tegasnya.
Apalagi, ia melihat fokus pemerintahan Prabowo lebih ke jangka panjang, yakni pangan dan pertahanan. Ini jelas tidak bisa memberikan stimulus ekonomi dalam waktu singkat.
Kebijakan industri yang selama ini dibangga-banggakan Jokowi, yakni hilirisasi, juga dinilai tak abadi. Huda mewanti-wanti langkah itu akan sangat tergantung kondisi global.
"Maka, reindustrialisasi diperlukan untuk bisa mengejar pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pembangunan mulai dari sisi hulu hingga hilirnya, dengan menciptakan permintaan dalam negeri yang kuat," saran Huda.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pertaruhan ekonomi di akhir era Presiden Jokowi tergantung bagaimana pemerintah bersikap. Menurut Yusuf, menjaga momentum inflasi dan realisasi belanja pemerintah bakal amat berpengaruh di sisa dua kuartal 2024.
Perihal mimpi Prabowo membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen, Yusuf menyebut ada sektor manufaktur yang kudu betul-betul dipelototi. Industri ini melambat dalam dua periode Jokowi, yang akhirnya membuat perekonomian Indonesia gak karuan.
"Jadi, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti yang ingin dicapai oleh presiden terpilih Prabowo, salah satu upaya yang kemudian bisa dilakukan adalah memastikan kinerja (ekonomi) itu bisa tumbuh setidaknya di atas 6 persen," pesan Yusuf.
Permasalahan investasi juga menjadi sorotan. Menurutnya, iklim investasi selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi tidak bisa dibilang baik-baik saja.
Lihat Juga :Jajan Masyarakat Masih Jadi Penopang Utama Pertumbuhan Ekonomi RI |
Yusuf menegaskan Prabowo harus membenahi masalah ini. Ia mencontohkan bagaimana kelembagaan atau institusi yang tak beres dalam urusan menarik investasi masuk ke Indonesia.
"Salah satu permasalahan investasi di dalam negeri adalah relatif mahalnya biaya investasi. Koordinasi, stabilitas politik hukum dan HAM, merupakan beberapa masalah yang kerap menjadikan iklim investasi itu lebih sulit jika dibandingkan dengan negara-negara lain," kritik Yusuf.
"Upaya perbaikan institusi ini saya kira menjadi penting, terutama sekali lagi untuk mendorong ketertarikan investor mau berinvestasi di Indonesia," sambungnya.
Ia juga menitipkan pesan agar Prabowo memperhatikan kelas menengah. Yusuf menyebut tak cukup menciptakan lapangan kerja formal, kelompok menengah juga layak diberi bantuan langsung tunai (BLT).
Lihat Juga :Daftar Alarm Bahaya yang Mengintai Ekonomi Indonesia |
Jika uang tunai tak memungkinkan, pemberian subsidi untuk barang atau jasa yang banyak dikonsumsi oleh kelompok kelas menengah juga bisa jadi opsi. Misalnya, kelas menengah berhak atas subsidi pendidikan dengan presentasi tertentu.
"Selain itu, subsidi pada jasa transportasi, di mana kelas menengah juga saya kira banyak menggunakan jasa ini. Harapannya, dengan adanya subsidi dari pemerintah ini akan membantu," katanya.
"Setidaknya, kelas menengah bisa alokasikan dana mereka ke kelompok atau jenis konsumsi barang lain. Sehingga pemerintah punya peran dalam membantu atau memastikan pertumbuhan ekonomi juga terasa atau dirasakan kelompok ini," tutup Yusuf.
Prabowo, Pikir Ulang Program Populis
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyoroti betapa banyaknya pekerjaan rumah menjelang akhir masa jabatan Jokowi.
Lihat Juga :Cara Pakai QRIS Tap, Tak Perlu Pakai Kamera Ponsel |
Esther melihat ada kenaikan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Tumpukan PR lainnya, meliputi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang masih butuh dana dan investasi besar sampai kebijakan kontraksi baik dari sisi fiskal maupun moneter.
Di lain sisi, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membawa janji kampanye berbentuk makan bergizi gratis. Banyak pihak membenturkan program tersebut dengan nasib kelanjutan megaproyek IKN yang digarap Jokowi.
"Saya tidak pilih keduanya (makan gratis dan IKN). Karena keduanya bukan solusi untuk menjadi negara maju, seperti pada visi Indonesia Emas 2045," tegas Esther.
"Best practisenegara-negara bisa maju karena human resources development, agar bisa keluar dari jebakan middle income countries," imbuhnya.
[Gambas:Photo CNN]
Andai dipaksa memilih, Esther menjatuhkan pilihan kepada makan bergizi gratis. Ia menyebut program ini lebih terasa dan berdampak untuk masyarakat, dibandingkan harus melanjutkan IKN.
Ia kemudian menitipkan pesan agar negara tetap memperhatikan kelas menengah. Esther menyoroti bagaimana saat ini kelas menengah mulai makan tabungan.
Esther menegaskan pengeluran masyarakat kelas menengah sekarang meningkat. Sementara itu, tabungan turun dan banyak cicilan alias kredit.
"Ini berdampak pada penurunan dana pihak ketiga di perbankan, sehingga potensi kredit macet akan meningkat," wanti-wanti Esther.
[Gambas:Video CNN]
