90nowgoal

90nowgoal,mimpi melihat kecelakaan bus,90nowgoal

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Aparatur desa dilarang terlibat dalam politik praktis. Hal itu dipahami betul Pemkab Madiun.

Untuk itu, digelar Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dan Sosilisasi Netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Bima Grand Ballroom, Aston Madiun Hotel, Senin (23/9).

Kegiatan tersebut diikuti camat dan kepala desa se-Kabupaten Madiun.

‘’Kami harap jajaran kepala desa dan perangkat desa mampu menampatkan diri pada posisisnya. Ada ketentuan yang tidak diperbolehkan. Misalnya terlibat dalam politik praktis, memberikan dukungan ke salah satu paslon,’’ ungkap Pj. Bupati Madiun Tontro Pahlawanto.

Materi bimtek dari perwakilan TNI-Polri, Kejari, serta Bawaslu kepada para kepala desa tersebut diharapkan juga disampaikan ke para perangkat desa.

Baca Juga: Hasil Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada 2024 di Madiun Raya, Ini Daftar Lengkapnya

Tontro ingin seluruh aparatur desa memedomani aturan dan larangan terkait netralitas tersebut.

Pun bijak dalam menggunakan media sosial (medsos).

‘’Ada bahasa atau gerakan isyarat yang bisa diterjemahkan dukungan terhadap paslon. Kami harap tidak sampai dilakukan. Aparat desa harus bisa mewaspadai dan bisa menahan diri,’’ tambahnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Supriyadi menyebut, bimtek digelar agar aparatur desa paham mana yang diperbolehkan dan tidak selama pilkada berlangsung.

Tujuannya agar pilkada berjalan baik.

‘’Seluruh aparatur desa menjalankan tugas fungsi masing-masing tanpa mengintervensi pelaksanaan pilkada. Tidak terlibat langsung, yang sifatnya menguntungkan paslon tertentu,’’ bebernya.

Baca Juga: Daftar Paslon Pilkada Kabupaten Madiun 2024, Simak Visi Misi dan Program yang Digagas

Pemkab disebutnya juga menerbitkan surat edaran terkait netralitas aparatur desa. Mereka juga diminta terlibat aktif dalam suksesnya pelaksanaan pilkada. Tentunya sesuai kewenangannya.