predaktor angka

predaktor angka,gelas pecah togel,predaktor angkaJakarta, CNN Indonesia--

Proporsi kelas menengah di Indonesia mulai terkikis seiring melemahnya daya beli beli. Tak ayal, jumlah tabungan kelas menengah juga mulai menurun.

Kelas menengah dihadapkan dengan sejumlah beban keuangan. Golongan tersebut selama ini dianggap mapan sehingga tak mendapat jaring perlindungan dari pemerintah.

Padahal, mereka menjadi tulang punggung ekonomi RI. Maklum, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar masih ditopang oleh konsumsi dalam negeri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam laporan World Bank bertajuk 'Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class' kelas menengah adalah mereka yang memiliki pengeluaran sebesar Rp1,2 juta hingga Rp6 juta per bulan per kapita.

Selanjutnya, mereka yang memiliki pengeluaran Rp532 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan per kapita tergolong sebagai kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class/AMF). Lalu, masyarakat dengan pengeluaran Rp354 ribu hingga Rp532 ribu per bulan per kapita masuk dalam kelas rentan.

Sementara, mereka yang memiliki pengeluaran di bawah Rp354 ribu per bulan per kapita, masuk golongan miskin. Sedangkan, untuk mereka yang memiliki pengeluaran di atas Rp6 juta per bulan per kapita tergolong dalam kelas atas.

Babak belur dihajar keadaan, proporsi kelas menengah pun turun. Tengok saja, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS yang diolah oleh Bank Mandiri dalam Daily Economic and Market (Juli 2024), proporsi kelas menengah pada struktur penduduk Indonesia pada 2023 cuma 17,44 persen. Jumlah ini anjlok dari proporsi pada 2019 yang mencapai 21,45 persen.

Penurunan jumlah kelas menengah ini berbanding terbalik dengan kelompok rentan. Dalam periode yang sama proporsi kelompok rentan malah meningkat. Tercatat jumlah masyarakat rentan naik dari 68,76 persen pada 2019 menjadi 72,75 persen pada 2023.

Gejala terpukulnya ekonomi kelas menengah terlihat dari daya beli mereka.

Fakta turunnya daya beli dan tren makan tabungan kelas menengah. Data Mandiri Spending Index menunjukkan tabungan konsumen menengah dengan nilai Rp1 juta hingga Rp10 juta, turun dari kisaran 100 pada Januari 2023 menjadi 96,6 pada Mei 2024.

Adapun fenomena makan tabungan paling dalam terjadi pada April 2024, yakni di level sekitar 90-an.

Di satu sisi, daya beli kelas menengah juga turun dari level 130-an pada Januari 2023 menjadi 122,7 pada Mei 2024.

Namun, yang paling parah terjadi pada tabungan kelompok bawah atau di bawah Rp1 juta. Tabungan mereka anjlok dari level 100 pada Januari 2023 menjadi 41,8 pada Mei 2024.

Namun, fenomena makan tabungan ini juga seiring dengan peningkatan daya beli kelompok bawah. Tercatat daya beli mereka naik dari level 90 pada Januari 2023 menjadi 109,1 per Mei 2024.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai ancaman perekonomian kelas menengah tak boleh dianggap enteng oleh pemerintah.

Pasalnya, kata dia, kelas menengah adalah tulang punggung ekonomi. Itu baik dari sisi konsumsi maupun revenueatau pajak maupun ketersediaan tenaga kerja terampil dan produktif.

"Nah, jika kehidupan kelas menengah semakin sulit, maka pertumbuhan ekonomi akan tertekan dari sisi komsumsi maupun investasi," ucap Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Dua sisi ini, baik konsumsi maupun investasi, adalah kontributor sangat penting terhadap pertumbuhan selain belanja pemerintah dan ekspor impor.

Ronny berpendapat jika kelas menengah semakin tertekan kehidupan ekonominya, Indonesia bisa mengalami resesi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan melambat, banyak sektor yang akan terkontraksi, dan pendapatan negara akan semakin sulit ditingkatkan. Hal itu pada ujungnya akan memaksa pemerintah untuk terus memperbesar porsi utang.

"Pendeknya, risikonya cukup berbahaya jika kelas menengah kita mengalami penurunan kualitas dan pelemahan daya beli. Daya tahan ekonomi nasional akan menjadi taruhannya," jelas Ronny.

Pelemahan ekonomi dan daya beli kelas menengah juga sebenarnya sudah mulai terlihat dari meningkatnya kredit macet (non performing loan/NPL) kredit kepemilikan rumah (KPR).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio NPL properti berada di level 2,4 persen pada Desember 2023. Angka itu lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 2,1 persen.

Tak hanya itu, level rasio NPL properti Desember 2023 itu juga lebih tinggi dibanding 2020 dan 2021 yang masing-masing sebesar 2,3 persen dan 2,2 persen.

Pun data Bank Indonesia (BI) menunjukan rasio NPL properti berada di level 2,63 persen pada Januari 2024. Angka itu naik dibandingkan Januari 2023 yang sebesar 2,46 persen.

Secara umum, rasio NPL industri perbankan tercatat meningkat sepanjang tahun ini. OJK mencatat rasio NPL gross perbankan mencapai 2,34 persen per Mei 2024. Angka itu meningkat dibanding level NPL pada Desember 2023 yang sebesar 2,19 persen.

Tak hanya itu, gejolak ekonomi yang dialami kelas menengah juga tercermin dari menurunnya penjualan mobil. Mengutip data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales sepanjang semester I 2024 mencapai 408.012 unit.

Angka penjualan itu turun 19,5 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 506.427 unit pada 2023. Sementara penjualan ritel hanya berhasil mencatatkan penjualan sebanyak 431.987 unit atau turun sebesar 14 persen dari tahun sebelumnya yang berhasil mencapai 502.533 unit.

Khusus penjualan wholesales pada Juni, menurut laporan dari Gaikindo hanya berhasil mencapai 72.936 unit. Ini turun sebesar 11,8 persen jika dibandingkan dengan Juni tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk penjualan secara ritel pada Juni, Gaikindo mencatat hanya berhasil di angka 70.198 unit atau turun 12,3 persen dibanding Juni 2023.

Masih Terlalu Dini

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai jika mengacu pada kondisi perlambatan ekonomi khususnya pada kuartal II 2024, masih terlalu prematur untuk diambil kesimpulan akan mengarah terhadap krisis yang lebih besar.

Namun, perlambatan perekonomian yang disertai dengan beberapa gejala seperti PHK maupun perlambatan konsumsi rumah tangga secara keseluruhan, perlu menjadi peringatan bagi pemerintah. Ini terutama untuk jangka pendek dalam mengejar target pertumbuhan di tahun ini.

"Karena seperti yang kita tahu komponen konsumsi rumah tangga yang dominan dalam PDB Indonesia tentu akan memberikan pengaruh terhadap kinerja perekonomian," kata Yusuf.

Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah untuk jangka pendek perlu menghindari kebijakan yang sifatnya kontra produktif ke konsumsi masyarakat secara umum.

Misalnya, upaya untuk menaikkan harga BBM di tengah momentum yang kurang tepat ataupun penyesuaian tarif listrik yang juga bisa dilakukan ketika misalnya terjadi perubahan harga minyak global.

[Gambas:Photo CNN]

Selain itu, inflasi terutama inflasi pangan harus dijaga di level yang selaras dengan target pemerintah. Yusuf mengatakan hal tersebut penting mengingat perubahan iklim membuat periode panen terganggu.

"Saya kira upaya memantau harga pangan menjadi selaras dengan upaya menjaga kemampuan konsumsi masyarakat untuk beberapa kelompok golongan pendapatan," imbuhnya.

Sementara untuk jangka panjang, pemerintah perlu menjaga ekonomi dan daya beli kelas menengah. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan bantuan sosial atau subsidi kepada mereka.

"Selain itu, saya kira upaya mendorong formalisasi lapangan kerja juga menjadi penting mengingat semakin besarnya masyarakat yang bisa bekerja di lapangan kerja formal maka upaya untuk meningkatkan kesejahteraan juga akan semakin terbuka," kata Yusuf.

[Gambas:Video CNN]