nanas 2d togel

nanas 2d togel,live draw taiwan wla,nanas 2d togelJakarta, CNN Indonesia--

Media asing asal Hong Kong, South China Morning Post(SCMP), menyoroti proses revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai mengancam demokrasi.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Said, mengatakan dalam RKHUP demokrasi dan hak asasi manusia akan dalam bahaya.

Lihat Juga : NATO Mohon Erdogan Izinkan Swedia-Finlandia Bergabung

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

SCMP menuliskan KUHP di Indonesia saat ini kembali seperti pada 1918 saat kolonialisme berlangsung. Seiring berjalannya waktu, naskah itu mengalami perubahan, menyusul kemerdekaan Indonesia pada 1945.

[Gambas:Video CNN]

Namun, hingga kini pemerintah belum merilis draf terbaru ke publik menyusul protes meluas pada 2019 lalu. Padahal naskah ini akan ditandatangani pada Juli mendatang.

Pada 22 Juni lalu, Kementerian Hukum dan HAM Indonesia kemudian memanggil Aliansi Nasional untuk Reformasi KUHP untuk membahas masalah yang berkaitan dengan draf tersebut di Jakarta.

Namun, aliansi menolak diskusi. Mereka menilai pertemuan itu tak menunjukkan partisipasi yang berarti dari publik.

Lihat Juga : Pangeran Charles Kepergok Terima Koper Penuh Uang dari Sheikh Qatar

"Aliansi menyambut undangan pemerintah untuk diskusi draf RKUHP, pembahasan ini tak menjadi partisipasi yang berarti karena seharusnya dilakukan di sesi parlemen dengan draf yang dipublikasikan secara transparan," ujar Citra Referandum Simamora dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang menjadi salah satu aliansi itu.

Desakan publik yang terus berlanjut, membuat pemerintah kemudian merilis hanya 14 dari ratusan pasal untuk menenangkan rakyat.

Dalam naskah itu, ditemukan sejumlah pasal yang akan berdampak pada kaum minoritas dan dapat mengekang kebebasan sipil.

Berdasarkan 14 pasal dalam RKUHP, mereka melarang aborsi kecuali dalam kondisi kesehatan tertentu atau jika hamil karena diperkosa. Dengan catatan, belum berusia 12 pekan atau tiga bulan.

Dalam pasal lain di RKUHP juga berdampak ke kaum minoritas, seperti pasal yang merujuk ke penistaaan agama dan kritik dari pemerintah yang elastis dan lentur.

Lihat Juga : Masjid Al-Aqsa Diklaim Terancam Runtuh Gegara Pekerjaan Galian Israel

Draf tersebut mencakup aturan berhubungan seksual sebelum menikah, dan kohabitasi atau tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan, dan mengkriminalisasi kelompok LGBTQ.

Menanggapi perilisan 14 pasal itu, Citra mengaku aliansi tak puas. Ia menekankan transparansi terkait semua pasal, termasuk yang dianggap kontroversi.

"Ini termasuk mengkriminalisasi kebebasan ekspresi dan berpendapat, penghinaan terhadap kekuasaan publik dan lembaga negara, menggelar demonstrasi dan berdemonstrasi tanpa izin," kata dia.

Kelompok yang lain menekankan pemerintah harusnya menyesuaikan undang-undang baru yang memiliki nilai-nilai keindonesiaan dari undang-undang zaman kolonial.

"Hukum ini tak pernah menjadi hukum kami, tapi warisan kolonial," ujar akademisi hukum kriminal dari Universitas Katolik Santo Thomas di Sumatra Utara, Berlian Simamarta.