opaltogel slot

opaltogel slot,data master japan,opaltogel slot

Jakarta, CNBC Indonesia -Para pelaku usaha di sektor pertambangan menilai pelaksanaan skema iuran batu bara perusahaan tambang melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) sangat penting untuk segera diimplementasikan.

Direktur Bayan Resources, Alexander Ery Wibowo menilai pelaksanaan MIP sangat penting guna mengamankan pasokan batu bara di dalam negeri. Sekalipun harga batu bara tidak setinggi di tahun tahun sebelumnya, MIP dinilai sangat relevan dalam menciptakan kepastian pasokan.

Menurut dia, saat ini selisih harga antara pasar domestik dan internasional tidak terlalu signifikan, yang menjadikan pengaturan seperti DMO (Domestic Market Obligation) lebih mudah dipenuhi oleh penambang batu bara.

"Yang diharapkan itu pertama informatifnya bisa menjamin kebutuhan domestik mengurangi harga ekspor dengan harga domestik, lebih daripada itu sekarang relevansinya menciptakan kepastian supply bagi pembangkit listrik di Indonesia," kata dia di sela gelaran Coaltrans Asia di Nusa Dua Bali, dikutip Kamis (12/9/2024).

Ia memandang pelaksanaan MIP dan DMO ini, meskipun harga batu bara global mengalami penurunan, tetap menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional, terutama dalam mendukung kebutuhan listrik domestik.

Terpisah, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Arsal Ismail menjelaskan bahwa pelaksanaan skema iuran batu bara yang dijalankan melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) bertujuan guna menjaga pasokan batu bara dalam negeri, khususnya untuk kebutuhan PLTU milik PLN tetap stabil.

"Kita harapkan tentunya dengan adanya MIP ini kami berharap dan PTBA ini agar segera direalisasikan dan PTBA sebagai BUMN ya tidak hanya membantu pemerintah dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional tapi juga mendukung untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional khususnya di dalam bidang energi kelistrikan," kata Arsal, di Nusa Dua Bali.

Ia menilai skema ini diharapkan dapat menciptakan perhitungan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Adapun, sampai saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah terkait implementasi skema MIP.

"Nah sampai dengan hari ini ya kami masih menunggu dari pemerintah apapun yang diputuskan oleh pemerintah PTBA sebagai BUMN tentunya akan ikut support dan mendukung program ini," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyampaikan pelaksanaan pungutan iuran batu bara perusahaan tambang melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) cukup penting untuk segera dijalankan.

Asisten Deputi Pertambangan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Tubagus Nugraha membeberkan skema iuran ini dibutuhkan guna mengatasi masalah disparitas harga batu bara di pasar internasional dengan harga Domestic Market Obligation (DMO).

Terlebih, apabila berkaca pada tahun 2022 lalu, pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit PLN sempat mengkhawatirkan. Ini terjadi lantaran para penambang batu bara lebih memprioritaskan ekspor ketimbang memasok kebutuhan dalam negeri lantaran harga jualnya lebih bagus.

"Pasca pengalaman kita di awal tahun 2022, kita agak babak belur nih, pembangkit-pembangkit ini terkait dengan pasokannya gitu. Jadi kuncinya adalah bagaimana kemudian pasokan batu bara untuk kepentingan domestik, khususnya untuk kelistrikan umum itu bisa aman," ujar dia dalam acara Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (13/8/2024).

Tubagus menyadari negara saat ini sangat bergantung kepada batu bara lantaran komoditas ini telah menjadi salah satu sumber devisa. Namun di satu sisi, batu bara juga dibutuhkan sebagai sumber energi domestik.

"Kuncinya ini after 2022 di awal tahun itu, maka mekanisme ketahanan energi itu menjadi penting untuk pasokan dalam negeri," ujarnya.

Video: Tantangan & Potensi Batu Bara di Tengah Transisi Energi