ratusawer

ratusawer,halte138,ratusawer

Jakarta, CNBC Indonesia-Plt Menteri Ketenagakerjaan Airlangga Hartarto mengungkapkan soal pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Dia mengatakan penetapan UMP tahun depan masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kalau UMP kan siklusnya di bulan November nanti, jadi kita tunggu aja hasil daripada report dari BPS dulu," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Kamis, (3/10/2024).

Sebagaimana diketahui, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berakhir kurang dari satu bulan.

Namun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan mengeluarkan kebijakan terbaru untuk penentuan upah minimum di tahun 2025. Padahal, biasanya pembahasan dan penetapan upah minimum tahun berikutnya dilakukan pada periode Oktober-November.

Sebagai catatan, untuk penetapan upah minimum tahun 2024, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 36/2021 tentang Pengupahan pada 10 November 2023. PP itu berlaku di tanggal yang sama.

Belum diketahui, apakah kebijakan pengupahan 2025 akan ditetapkan oleh pemerintahan berikutnya, yakni Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat meminta agar kenaikan UMP Tahun 2025 naik sebesar 20%. Usulan ini berbeda dari yang diusulkan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, yang mengusulkan UMP Tahun 2025 naik sebesar 8-10%.

Video: Isu 44 Kementerian Prabowo Hingga Buruh Minta UMP 2025 Naik 20%