pakai cream dulu atau moisturizer,bmwcuan,pakai cream dulu atau moisturizerJakarta, CNN Indonesia--
Ketua partai 'anak muda' Move Forward Party (MVP) Pita Limjaroenrat akan menjalani pemungutan suara kedua kali untuk menjadi Perdana Menteri Thailand.
Di pemungutan suara pertama pada 13 Juli, Pita gagal meraih suara mayoritas di parlemen dan senator.
Lihat Juga : Kapal Induk AS USS Ronald Reagan Merapat di Bali, Ada Apa? |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terlepas dari itu, apakah Pita berhasil di mendapat suara mayoritas di pemungutan kedua?
[Gambas:Video CNN]
Batu sandungan pertama Pita adalah rencana MFP mengamandemen pasal 112 KUHP Thailand yang melarang penghinaan terhadap monarki.
Konstitusi Thailand menyebut raja adalah posisi yang harus dihormati. Aturan tersebut berpotensi mengkriminalisasi warga yang mengkritik kerajaan.
"Siapa saja yang mencemarkan nama baik, menghina, dan mengancam Raja, Ratu, Pewaris Takhta, atau Pemangku Takhta diancam penjara selama tiga sampai 15 tahun," demikian bunyi pasal itu.
Lihat Juga : Ukraina: Rusia Siapkan 100 Ribu Prajurit Siaga Serangan Besar-besaran |
Agenda MFP tak sekedar mengubah amandemen, tetapi juga membongkar monopoli bisnis dan institusi yang selama ini seperti tak bisa tersentuh.
Meski begitu, Pita optimis menang. Namun, menurut laporan Reuters aliansi dia tak ada indikasi cukup melobi parlemen dan senator untuk mendapatkan suara yang dibutuhkan.
Aliansi Pita terdiri dari Partai Pheu Thay yang menang di urutan kedua saat Pemilu, Prachachart, Thai Sang Thai, Pue Thai Rumphlang, Plung Sungkom Mai, Seri Ruam Thai, Fair.
Sementara itu, tiga partai konservatif non-aliansi dengan gabungan 106 kursi menyatakan mereka tak akan mendukung kandidat yang ingin mengubah pasal 112 KUHP Thailand.
Lihat Juga : Gelombang Protes di Israel, Giliran Pasukan Khusus Ancam Mogok |
Selain soal koalisi dan reformasi mereka, PMV yakin para senator mendapat tekanan untuk memblokir langkah Pita menjadi PM Thailand. Ini disebut karena banyak program yang bertentangan dengan mereka.
Beberapa senator berpengaruh akan menentang pencalonan Pita. Mereka bakal beralasan mosi yang sebelumnya gagal mendapat dukungan tak bisa diajukan lagi.
Kondisi semacam itu akan menunda pemungutan suara. Masalah lain yang dihadapi MVP yakni kemungkinan intervensi Mahkamah Konstitusi untuk menunda Pita dari tugasnya sebagai parlemen.
Lihat Juga : Profil Sayeret Matkal, Pasukan Khusus Israel yang Ancam Mogok |
MK akan mempertimbangkan kasus sebelumnya bahwa dia didiskualifikasi karena kepemilikan saham yang berlebih.
Pengadilan yang sama juga menerima kasus perlawanan ke MFP terkait kebijakan mereka soal hukum penghinaan kerajaan.
Lanjut baca di halaman berikutnya...
Apa yang terjadi jika Pita gagal?
Pita sempat mengatakan dia akan memberi jalan bagi Partai Pheu Thai untuk mencalonkan salah satu kandidatnya jika dia gagal. Dengan demikian, aliansi tersebut masih bisa membentuk pemerintahan.
Lihat Juga : Calon Kuat PM Thailand Pita 'Pede' Didukung Koalisi di Putaran Kedua |
Pheu Thai punya rekam jejak yang buruk terkait militer. Partai ini bisa menghadapi hambatan parlemen yang sama seperti MVP terutama jika tetap menjadi mitra aliansi.
Apakah Pheu Thai akan sukses?
Namun, founder Pheu Thai tetap memecah belah partai ini. Mereka akan mendukung orang luar dari keluarga untuk menjadi perdana menteri.
Anggota partai, Paetongtarn Shinawatra, mengatakan kandidat dari Pheu Thai akan mencalonkan Sretha Thavisin (60). Dia taipan properti dan pendatang baru di dunia politik.
Lihat Juga : Imigrasi soal 1.000 WNI Pindah WN Singapura: Tak Boleh Dilarang |
Namun, jika Pheu Thai juga gagal mendapat mayoritas suara, kemungkinan kesepakatan dengan partai konservatif bisa menjadi satu-satunya kesempatan untuk tetap di pemerintahan.
Pengaturan tersebut hampir pasti akan mengecualikan MFP.
Lalu calon kandidat perdana menteri kemungkinan eks kepala tentara Prawit Wongsuwan (77). Ia merupakan sosok yang berperan dalam penggulingan pemerintah Shinawatra.
