x8 speeder higgs domino login fb

x8 speeder higgs domino login fb,skor bali united vs psis semarang,x8 speeder higgs domino login fbJakarta, CNN Indonesia--

Badan Penerimaan Negara (BPN) diklaim tak cukup untuk mewujudkan mimpi Prabowo Subianto menaikkan rasio pajak Indonesia ke 23 persen.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) membedah peluang Prabowo mencapai mimpinya. Walau, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho menilai BPN tak cukup ampuh mengerek tax ratio.

"Kalau kita berbicara mengenai penerimaan perpajakan, beberapa kali kita memberikan insentif, beberapa kali juga kita melakukan reformasi perpajakan. Tetapi untuk meningkatkan tax ratio ini setengah mati, apalagi kalau berbicara mengenai target yang diinginkan presiden terpilih 23 persen tax ratio. Optimis?" kata Andry dalam Diskusi Publik INDEF secara virtual, Minggu (18/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga : Eks Menkeu Bongkar Alasan Rasio Pajak RI Susah Digenjot

INDEF menjelaskan ada tiga dinamika utama dalam wacana pembentukan BPN.

Pertama, tahap pembentukan atau setting regulasi. Kedua, tahap penyesuaian kelembagaan. Ketiga, tahap konvergensi atau divergensi kelembagaan.

Dhenny Yuartha menegaskan proses tersebut tak sebentar. Menurutnya, waktu paling singkat adalah 5 tahun hingga 10 tahun agar Badan Penerimaan Negara mulai beroperasi.

"Bahkan, tahap pembentukan pun tidak hanya 1 tahun-2 tahun, ada konsensus politik yang perlu dilakukan. Belum lagi setelah itu terbentuk, bagaimana penyusunan atau migrasi kelembagaan," tutur Dhenny.

"Ini menjadi penting ketika kita punya prioritas lain untuk menggenjot penerimaan. Apakah 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu worth itu dengan fokus kita untuk menggenjot penerimaan dan beralih fokus mengganti ke Badan Penerimaan Negara?" sambungnya skeptis.

Tax ratio memang menjadi salah satu sorotan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Ia mengkritik 'kutukan' Indonesia yang hanya bisa mencapai rasio pajak di kisaran 10 persen dalam beberapa tahun belakangan.

Padahal, Prabowo yakin Indonesia bisa menggenjot capaian tersebut, setidaknya ke level 16 persen yang setara Thailand. Salah satu upayanya bukan terpaku pada kenaikan pajak, melainkan memperluas basis perpajakan atau jumlah wajib pajak di Indonesia.

Lihat Juga : Sri Mulyani Bongkar 9 Alasan Pakai Sistem Pajak Baru per Desember 2024

BPN menjadi salah satu cara Prabowo untuk mewujudkan targetnya. Ini tertuang dalam '8 Program Hasil Terbaik Cepat' yang merupakan fokus Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Pembentukan BPN dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kemungkinan, Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu akan dilebur menjadi satu.

Meski, belum ada kejelasan lebih lanjut dari Prabowo-Gibran apakah wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara bakal tetap dilakukan atau tidak.