organisasi bulutangkis seluruh indonesia adalah

organisasi bulutangkis seluruh indonesia adalah,rtp winsortoto,organisasi bulutangkis seluruh indonesia adalahJakarta, CNN Indonesia--

Departemen Kehakiman Amerika Serikatmengajukan tanggapan terhadap gugatan perdata TikTok yang bertujuan untuk menggagalkan undang-undang yang akan memaksa aplikasi tersebut untuk dijual.

Gugatan TikTok di pengadilan federal Washingtonmenyatakan bahwa undang-undang tersebut melanggar hak Amandemen Pertama atas kebebasan berbicara.

AS kemudian menyatakan undang-undang baru tersebut membahas masalah keamanan nasional, dan bukan kebebasan berbicara, sehingga perusahaan induk TikTok di China, ByteDance, tidak dapat mengklaim hak Amandemen Pertama di sini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tanggapan dari Departemen Kehakiman menyatakan bahwa fokus hukum pada kepemilikan asing atas TikTok tidak berada di ranah Amandemen Pertama.

Badan intelijen AS khawatir bahwa China dapat "mempersenjatai" aplikasi seluler, demikian ujar pejabat departemen kehakiman.

"Jelas bahwa pemerintah China selama bertahun-tahun telah mengejar kumpulan data besar dan terstruktur milik warga Amerika melalui berbagai cara, termasuk aktivitas siber yang jahat; termasuk upaya untuk membeli data tersebut dari pialang data dan lainnya, dan termasuk upaya untuk membangun model AI canggih yang dapat memanfaatkan data tersebut," kata seorang pejabat senior departemen kehakiman.

TikTok mengatakan bahwa tuntutan RUU untuk mendivestasi tidak mungkin dilakukan, dan tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

RUU yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden awal tahun ini menetapkan batas waktu pertengahan Januari 2025 bagi TikTok untuk menemukan pembeli non-China, atau mereka harus hengkang dari AS.

Gedung Putih dapat memperpanjang batas waktu tersebut hingga 90 hari.

"Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kongres telah memberlakukan undang-undang yang melarang permanen satu platform di seluruh negeri, dan melarang setiap warga Amerika berpartisipasi dalam komunitas daring unik dengan lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia," kata gugatan TikTok dan ByteDance.

Tidak berencana menjual

ByteDance mengatakan tidak memiliki rencana untuk menjual TikTok, sehingga gugatan tersebut menjadi satu-satunya pilihan.

"Tidak diragukan lagi: Undang-Undang tersebut akan memaksa penutupan TikTok paling lambat 19 Januari 2025," kata gugatan tersebut, "membungkam (mereka) yang menggunakan platform tersebut untuk berkomunikasi dengan cara yang tidak dapat ditiru di tempat lain."

TikTok pertama kali menjadi sasaran pemerintahan mantan presiden Donald Trump. Ia coba melarang keberadaan aplikasi tersebut, tapi gagal.

Upaya tersebut terhenti di pengadilan ketika seorang hakim federal memblokir sementara upaya Trump, dengan mengatakan alasan pelarangan aplikasi tersebut kemungkinan dilebih-lebihkan dan hak kebebasan berbicara warga AS terancam.

Upaya baru yang ditandatangani Biden dirancang untuk mengatasi rintangan hukum tersebut.

[Gambas:Video CNN]