surga333 slot

surga333 slot,kode alam naik mobil,surga333 slotJakarta, CNN Indonesia--

Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin merespons pernyataan Mahfud MD terkait para komisioner yang menggunakan fasilitas tiga mobil dinas hingga sewa jet berlebihan.

Afif tidak membantah jika setiap komisioner mendapat tiga mobil dinas. Namun, Afif menjelaskan satu dari tiga mobil dinas itu sudah berumur tua, sehingga yang lebih sering dipakai hanya dua.

"Ya yang pasti sih mobil dinas itu dua, satunya kan mobil lama yang tidak semuanya dipakai," kata Afif di kawasan Jakarta Selatan, Senin (8/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga : Mahfud MD: Ciri Pemerintah Otoriter Sudah Tampak Saat Ini

Menurut Afif, pihak Kesekjenan KPU yang bisa menjelaskan lebih lanjut terkait pemberian fasilitas untuk para komisioner. Namun, dia memastikan pihaknya tidak melanggar ketentuan yang ada.

"Nanti teman teman di Kesekjenan bisa menjelaskan, tetapi poin yang ingin saya tekankan, saya pernah menanyakan yang penting apapun yang pernah diberikan fasilitas ke kita jangan sampai ada yang melanggar aturan. Itu saja," tuturnya.

Terkait tuduhan penyewaan jet berlebihan, Afif berdalih hal tersebut untuk kepentingan distribusi logistik Pemilu 2024. Dia mengatakan penggunaan jet untuk menghemat waktu dan menjangkau wilayah yang sulit diakses.

"Kalau itu untuk kebutuhan logistik. Kan udah kita bicarakan lama sebenarnya. Selama 2019 dan itu juga dilakukan untuk mendatangi tempat tempat yang susah dijangkau, karena waktu sangat mepet," tutur dia.

"Pertaruhannya kan kalau kemudian tidak bisa dipastikan barang terkirim dan seterusnya, kami juga mengkhawatirkan logistik tidak sampai dan seterusnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Mahfud MD mengaku kaget dengan informasi yang dia dapat terkait fasilitas yang didapat oleh para Komisioner KPU.

"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dgn berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yg berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," demikian ditulis oleh Mahfud dalam akun X miliknya.

Dia berpendapat secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Lihat Juga : Mahfud Merasa Mual Baca Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah