Kasus penganiayaan dua balita di Wensen School, Depok, hingga kisruh antara PKB dengan PBNU usai DPR menggulirkan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 mewarnai kabar nasional sepekan.
Tak hanya itu, warganet menyindir para pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) yang menemui Presiden Joko Widodo Jokowi) di Istana Negara pada Rabu (31/7). Meski bernama mengatasnamakan sebagai remaja masjid, tapi pengurus yang datang tampak berusia tua.
Lihat Juga :
Disdik Depok: Wensen School Tak Punya Izin Daycare, Hanya KB
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana mengatakan Meita mengakui bahwa dirinya adalah sosok yang terekam dalam kamera CCTV dan melakukan aksi penganiayaan terhadap dua balita yang jadi korban. Rekaman itu viral di media sosial.
Satu korban merupakan balita usia dua tahun berinisial MK. Korban lainnya berinisial AMW berusia sembilan bulan.
Ia menjelaskan korban pertama MK dalam kondisi baik, tetapi mengalami trauma. Kondisi itu akan didalami dengan visum psikiatrikum.
Sementara AMW diduga mengalami dislokasi kaki setelah dibanting oleh Meita. Hal itu berdasarkan analisa dari CCTV. AMW akan melakukan visum dan rontgen.
Meita dijerat Pasal 80 ayat 1 Jo Pasal 80 Ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun. Meita kini telah ditahan.
Lihat Juga :
Sinyal Remaja Masjid Minat Izin Tambang Jokowi: Kalau Paten Kami Ikut
Perdebatan usia 'remaja masjid'
Warganet mengkritik para pengurus BKPRMI yang berusia tua padahal nama organisasinya mengandung kata 'remaja'. Kritik itu muncul usai para pengurus BKPMRI menemui Presiden Jokowi di Istana Negara pada Rabu (31/7).
Pengurus organisasi ini datang ke Istana untuk menunjukkan ketertarikan terhadap izin tambang yang diberikan Jokowi kepada ormas keagamaan.
Wakil Ketua BKPRMI Sedek Bahta pun heran usia para pengurus organisasinya diperdebatkan oleh warganet. Menurutnya, kategori 'muda' masih mengalami perdebatan dan pandangan yang berbeda-beda di tengah masyarakat.
"Yang mau didebat itu usia muda itu kategori mana? Atau usia remaja kategori mana? Kan, di Indonesia itu kategori usia itu kan beda-beda itu. Makanya menjadi lucu kalau hanya soal usia kita perdebatkan," kata Sedek kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/8).
Sedek menjelaskan nama organisasinya bukan cuma mengandung kata 'remaja', melainkan juga 'pemuda'. Ia mengatakan semua anggota BKPRMI yang menjadi pengurus pusat organisasi ini telah berproses menjadi pengurus dari struktur paling bawah.
"Jadi nama organisasinya Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid. Ada 'pemuda' dan 'remaja'. Kalau orang tahu BKPRMI dia tak mungkin bilang 'remaja kok tua-tua'. Kami itu orang berproses dari bawah. Struktural itu sampai bawah, dari kelurahan, desa bahkan unit, di masjid dan musala atau surau," ujarnya.
Ia meminta publik tak lagi memperdebatkan soal usia para pengurus BKPRMI. Baginya terpenting memperhatikan berbagai kontribusi yang sudah dilakukan BKPRMI kepada masyarakat.
Sedek mengatakan tak semua pengurus BKPRMI berusia tua. Ia menuturkan para pengurus BKPMRI di level provinsi atau tingkat desa banyak yang muda-muda.
Hubungan antara PKB-PBNU belakangan ini tengah dilanda kisruh setelah DPR membentuk Pansus Angket Haji 2024. Pembentukan pansus itu disahkan oleh Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Pansus akan menelusuri keputusan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengalihkan tambahan kuota haji reguler sebanyak 20 ribu ke haji khusus. Pengalihan ini dianggap anggota melanggar UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf merasa keberatan dengan pembentukan Pansus Haji itu. Ia curiga salah satu tujuan pansus itu untuk menyerang NU, karena Kementerian Agama saat ini dipimpin adiknya.
"Soal pansus haji ya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi. Jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya," kata Gus Yahya dalam jumpa pers usai Rapat Pleno PBNU di Jakarta, Minggu (28/7).
Gus Yahya pun membentuk tim khusus untuk mengkaji ulang hubungan PBNU dan PKB yang disetujui oleh Rapat Pleno PBNU pada 27-28 Juli 2024. Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni mengisi tim ini.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku tak keberatan jika partainya perlu duduk bersama dengan PBNU untuk menyelesaikan konflik antara mereka.
Jazilul menegaskan bahwa PKB tak pernah memiliki masalah dengan PBNU atau dengan pimpinan seperti Gus Yahya atau Sekjen Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul.
"Tidak ada soal kalau jelas apa yang mau dibicarakan. Kita enggak pernah ada masalah. PKB itu tidak pernah merasa punya masalah dengan Gus Ipul, dengan Gus Yahya," kata Jazilul di kompleks Parlemen, Selasa (30/7).
Namun, dia bingung apa yang harus dibicarakan jika kedua organisasi itu harus duduk bersama. Menurut Jazilul, selama ini PBNU melalui Gus Ipul yang terus mencari-cari masalah.
Lihat Juga :
Jokowi Minta Maaf sebagai Presiden di Acara Zikir: Saya Tak Sempurna
Jokowi minta maaf
Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang ia lakukan selama menjabat sebagai presiden. Hal itu dia ungkap dalam acara zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/8).
Jokowi mengatakan dirinya hanyalah seorang manusia dan tak luput dari kesalahan.
"Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor K.H. Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini," kata Jokowi.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus menganggap permintaan maaf Jokowi tak berarti jika hanya sekadar kata-kata.
Menurutnya, Jokowi selama ini terlalu sering tak konsisten antara ucapan dan sikap. Karena itu, menurut dia, sulit mempercayai ucapan Jokowi.
"Kalau cuma kata-kata saya kira tidak ada artinya. Sebab beliau sudah terlalu sering mengatakan utara tapi perginya ke selatan. Bilang tidak tetapi ternyata iya. Jadi susah memegang kata-kata Pak Jokowi," kata Deddy saat dihubungi, Jumat (2/8).
Dedy berpendapat, jika serius meminta maaf, Jokowi bisa menggunakan sisa masa jabatan untuk menarik dan menghentikan kebijakan yang tidak pro masyarakat. Contohnya, penggunaan aparatur negara untuk ambisi politik.
Ia pun menyoroti sejumlah aturan mulai dari RUU TNI, RUU Polri, RUU Dewan Pertimbangan Agung (DPA) atau Wantimpres, kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), hingga konsesi tanah hingga 190 tahun.
"Silakan ditarik atau ditolak usulan menghidupkan kembali DPA, revisi UU TNI-Polri, aturan konsesi tanah 190 tahun yang menabrak UU. Batalkan itu TAPERA, kenaikan pajak dan biaya UKT," kata Deddy.
